Home | Pengaduan | Space Iklan |   Kamis, 2 Oktober 2014 

HIT COUNTER
 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan
 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol
 Inpres No 3 Thn 2003
 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Transparansi Pengelolaan
    Anggaran Daerah
 SOP PPID Kabupaten
HARI PURWADI :
di  Jl. Ade Irma Suryani Lumajang
01 Oktober 2014

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Tegakkan Kebenarannya.

rizky :
di  Jln Prof Ida Bagus Mantra-Bali
30 September 2014

Tlong para pelaku penculik'n sgera trtangkap semua agr wrg g resah,,,low prlu di bnuh???thanks

rizky :
di  Jln Prof Ida Bagus Mantra-Bali
30 September 2014

Tlong para pelaku penculik'n sgera trtangkap semua agr wrg g resah,,,low prlu di bnuh???thanks

agus p :
di  tompokersan toga
28 September 2014

tolong sepanjang jalan brogjen katamso dikasih marka jalan biar lalulintas aman dan ndak semrawut

Muchlis Ansori :
di  jl. kapiten patimura 52. kota prob
27 September 2014

lumajang penuh dengan wisata alam yang sangat mempesona "Rasanya Saya Orang Luar Kota Ingin Lebih Mempromosikan Potensi Tersebut dengan adanya Pengelolaan Duta Wisata Yg Baik"

idris :
di  labruk kidul RT/RW 33/05 subersukoh
26 September 2014

HaaHaaHaa kangen keluarga yang dirumah+sahabat" aneee. pokok e kangen keluarga wes.

Agustinus :
di  Desa Tunjungrejo-Yosowilangun
26 September 2014

Lumajang tanah kelahiranku, semoga tambah maju sejahtera, makmur ayo dibangun, dijaga dan diamankan , bersama kita bisa.........


Kirim Salam     
 Username : 

 Password  :   
07 September 2014
Sepeda Sehat

03 September 2014
Penerimaan Tim Penilai Lomba Desa Siaga

24 Agustus 2014
Karnaval Tingkat Umum

Indeks Agenda   
    Pengaduan
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 >>


Nama Komentar
Lingga Yunita Enggar

Alamat:
Citrodiwangsan Kec.Lumajang

Waktu Pengiriman : 2013-03-14 10:57:58  | Belum Ada Tanggapan|
Pengaduan Kepada : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Yth. BPBD Lumajang
setelah kegiatan posko siaga di candipuro kenapa pengawasan terhadap jalur lumajang-malang berkurang. padahal pada daera tersebut masih rawan akan longsor walau tidak terjadi hujan sekalipun. mengingat beberapa kejadian terutama longsor batu di jembatan perak terjadi tanpa hujan.
sebagai pengguna jalan saya pribadi merasa nyaman apabila ada petugas dilokasi karena merasa terjaga dan aman. namun meski tidak terjadi longsor jika melewati jalur tersebut dan tidak ada petugas saya lewat merasa was-was karena di jalur tersebut tidak ada lagi petugas yang ada di sana.
jadi harapan kami, tetap ada petugas yang memantau dan mengawasi mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya sudah masuk kategori bencana namun masih belum ada korban.
bukankah ini sudah menjadi tugas kantor kebencanaan.
ini juga demi masyarakat pengguna jalan dan jalur tersebut, mengungat jalur tersebut juga menjadi akses Malang - Bali, jadi bukan hanya jalur penghubung lintas kota saja.
terima kasih atas tanggapan dan tindak lanjutnya.
mohamad abdul basith

Alamat:
Rojopolo Kec.Jatiroto

Waktu Pengiriman : 2013-03-12 14:49:09         |  Lihat Tanggapan|
Pengaduan Kepada : TP. PKK Kabupaten Lumajang

assalamualaikum.wr.wb
Untuk program pembuatan batik yg dikelola oleh para kader GERBANGMAS, sudah mulai ada hasilnya, dan saya sebagai salah satu kadernya mau tanya mengenai pembiayaan, apa nantinya setelah mulai berkembang, pembiayaan ada penambahan lagi dari pusat. sebab klo pembiayaan mentok sampai disitu, dikhawatirkan perkembangan batik khas lumajang akan mentok juga.
sekian pengaduan kami, untuk perhatiaannya kami ucapkan banyak2 terimakasih.
wassalamualaikum wr.wb.
agustin dwi sunarti

Alamat:
Kedungrejo Kec.Rowokangkung

Waktu Pengiriman : 2013-02-27 11:27:23         |  Lihat Tanggapan|
Pengaduan Kepada : Dinas Kependudukan & Capil Lumajang

saya ingin bertanya bagaimana prosedur pengurusan akte kelahiran yang terlambat..saya sudah berumur 20 tahun..biaya yang dikenakan berapa??mohon jawaban.nya segera...terima kasih
SILUM

Alamat:
Kaliwungu Kec.Tempeh

Waktu Pengiriman : 2013-02-23 21:02:04         |  Lihat Tanggapan|
Pengaduan Kepada : Dinas Kependudukan & Capil Lumajang

Assalamulaikum WR.WR
Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas Kependudukan & Capil Kabupaten Lumajang.
Saya asli warga Desa Kaliwungu yang menetap di Jakarta karna saya bekerja disana. Waktu perekaman e-ktp saya dan suami saya plg ke Lmj dan ternyata saya tidak bisa melakukan perekaman karena nama saya tidak sama dengan di database e-ktp. Dan saya saya disuruh membenahi KTP manual/SIAK, dan mereka (operator E-ktp) bilang bisa melakukan perekaman kapan saja. Setelah saya membuat KTP SIAK saya berangkat ke Jakarta untuk beberapa bulan. Kemarin saya pulang dari Jakarta dan datang ke Kecamatan Tempeh untuk perekaman, dan sampai disana saya ditolak untuk melakukan perekaman dengan alasan alatnya sudah dikembalikan ke dispenduk. Padahal saya tahu masih ada 1 alat perekaman e-ktp disana. Mohon diberikan penjelasan, katanya perekaman sampai dengan bln Oktober 2013. Kalau memang di Tempeh tidak bisa, apakah saya bisa melakukan perekaman di Kecamatan lain? Kalau memang bisa, saya akan melakukan perekaman di Kecamatan Sukodono. Yang kebetulan Camatnya masih famili saya. Soalnya hari Rabu saya sudah harus kembali ke Jakarta. Trims...!!
Doni Setiawan

Alamat:
Citrodiwangsan Kec.Lumajang

Waktu Pengiriman : 2013-02-23 00:38:04         |  Lihat Tanggapan|
Pengaduan Kepada : Dinas Pendidikan Lumajang

Kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, dan Dinas Terkait

Hanya sekedar saran,
Kenapa Perguruan Tinggi di Lumajang tidak dijadikan satu dalam semua kepengurusannya, dengan berkembangnya Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan yang begitu signifikan, kenapa tidak terfikirkan untuk mendirikan Perguruan Tinggi yang mampu menjadi wadah bagi semua Lulusan dari SMA, SMK.
Jika dihitung dari beberapa sisi:
1. Mengurangi Biaya Perkuliahan (yang bias dibilang memberatkan para Orang Tua untuk menguliahkan Kuliah di Luar Daerah)
2. Memberikan Tambahan Pendapatan / Membuka Lapangan Pekerjaan (Dunia Usia)
a. Penerimaan Tempat Kos
b. Warung (Rumah Makan)
c. Foto Copy dan semacamnya
d. Transportasi
e. Pengenalan Wisata Lumajang lebih Mudah
Yang jelas nantinya perputaran Uang di Kabupaten Lumajang akan semakin meningkat.

NB :
Jangan hanya Pendirian Sekolah-sekolah Menengah yang merajalela (yang banyak diketahui hanya untuk memberikan pekerjaan kepada Familynya saja, bukan Faktur Kualitas)

Sekian dari saya,
Kurang lebihnya Mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih
yulinda arfindawati putri

Alamat:
Tompokersan Kec.Lumajang

Waktu Pengiriman : 2013-02-22 11:11:51  | Belum Ada Tanggapan|
Pengaduan Kepada : Kecamatan Lumajang

Saya mengadukan kinerja pegawai kelurahan tompokersan atas penundaan pembuatan surat pengantar dari kelurahan pada hari ini (jumat 22 Feb 2013) menjadi hari senin 24 Feb 2013 karena pegawai kelurahan tidak dapat menghidupkan CPU. Yang saya sesalkan adalah ketidakmampuan pegawai untuk menghidupkan CPU. Menghidupkan CPU dan layar komputer saja tidak mampu, apalagi mengoprasikan komputer. Penundaan ini membuat waktu saya terbuang karena harus meluangkan waktu "lagi" hari senin.
Mohon segera ditindaklanjuti, jika perlu diadakan pelatihan komputer untuk seluruh staff kelurahan. Saya tidak mencantumkan nama dari pegawai tersebut karena beliau-beliau pada hari ini tidak menggunakan name tag.
Terimakasih.
Sibyan

Alamat:
Labruk Kidul Kec.Sumbersuko

Waktu Pengiriman : 2013-02-22 00:56:46         |  Lihat Tanggapan|
Pengaduan Kepada : Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 1 Angka 16 PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005, PA/KPA menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK untuk melaksanakan program dan kegiatan, dengan tugas mencakup (pasal 12 ayat 2):
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian PPTK bertanggung jawab kepada pejabat PA/KPA (pasal 13 ayat 2). Pemilihan PPTK berdasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya (Pasal 13 ayat 1). Berdasarkan uraian diatas, PPTK merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan di unit kerja SKPD.

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu kegiatan di Kementerian/Lembaga/SKPD/Instansi sehingga berdasarkan ketentuan ini PPTK berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Namun demikian dengan adanya Perpres No. 54 Tahun 2010, maka ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa menjadi khusus berdasarkan asas preferensi hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generali” yang berarti bilamana terdapat 2 (dua) peraturan/ketentuan yang sederajat (sejajar) dalam hierarki perundang-undangan dan mengatur hal yang sama, dimana yang satu lebih bersifat khusus dan yang lain bersifat umum, maka ketentuan yang lebih bersifat khusus yang diberlakukan.

Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur bahwa penanggung jawab dalam kegiatan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan pelaksananya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan, tidak ada kewenangan yang diatur dan diberikan kepada PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Kedudukan PPTK dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu sebagai tim pendukung yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan barang/jasa. Jadi jelas PPTK yang berada dalam Kementrian/Lembaga/SKPD/Instansi tidak mempunyai kewenangan dalam pengadaan barang/jasa.

Lucunya... di Kab. Lumajang Honorarium PPTK jauh lebih besar dari honorarium PPK. Hal ini dapat mencerminkan bahwa tuntutan Perpres 54 tahun 2010 yang mengisyaratkan bahwa PBJ dilaksanakan oleh aparatur yang profesional (ada sertifikasinya), belum menjadi fokus utama Pemkab Lumajang. Selain hal tersebut kemungkinan keterlibatan seorang PPTK dalam PBJ akan menjadi rancu perannya dengan PPK jika bukti-bukti PBJ masih melibatkan PPTK.

Kepada DPKD Kab. Lumajang, mohon hal ini dapat ditanggapi secara bijak. Setidaknya dijelaskan
1. Sejauh mana Peran PPK dan PPTK dalam PBJ nantinya di Kab. Lumajang?
2. Mengapa isentif yang akan diteri oleh PPK lebih kecil dari PPTK? pdahal beban tanggung jawab PPK lebih besar dari pada PPTK, dan sesungguhnya PPTK adalah tim pendukung yang dibentuk oleh PPK.
3. Bagaimana azas profesionalisme dapat diterapkan dalam PBJ di Kab. Lumajang, jika peran PPK dan PPTK masih rancu?