Home | Pengaduan | Space Iklan |   Kamis, 28 Agustus 2014 

HIT COUNTER
 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan
 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol
 Inpres No 3 Thn 2003
 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Transparansi Pengelolaan
    Anggaran Daerah
hermawan :
di  perum asabri
27 Agustus 2014

Bensin sulit gimana ini pak bupati mulai pom setelah terminal sampek tempeh kosong

Alifta Sukmawati :
di  SMAN 3 Lumajang
26 Agustus 2014

selamat buat SMAN 3 Lumajang sebagai sekolah perwakilan dari Lumajang dalam lomba Aksi Sekolah Bersih Narkoba se Jatim.

Ponil :
di  Ranuyoso
26 Agustus 2014

Kocok ulang jabtn eselon pemkab kok gak di update min??

alvi azizah :
di  yosowilangun kidul
26 Agustus 2014

pengen liat smk 1 punya gawe salam buat smkn 1 lumajang

yuli :
di  jogoyudan
26 Agustus 2014

untuk bag humas saya ingin melihat upacara HUT RI 2014 kab. lumajang di yuo tube kok gak ada ya...... saya ingin lihat PASKIBRAKA beraksi

arvi :
di  di desa kalnting pital
26 Agustus 2014

salam buat emak, bapak lan dolor kabeh nang omah mugo2 sehat terus,lancar rejekine amin

M Wiyono :
di  Babakan Padang Lumajang
26 Agustus 2014

Ayo kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi terbaik kita


Kirim Salam     
 Username : 

 Password  :   
24 Agustus 2014
Karnaval Tingkat Umum

23 Agustus 2014
Lomba Balap Sepeda

23 Agustus 2014
Bhakti Sosial

Indeks Agenda   
    Berita Lumajang
15 Agustus 2010
BUPATI TIDAK INGIN KECOLONGAN DALAM PENDATAAN PEGAWAI HONDA

[Lumajang.go.id] Bupati Lumajang, DR. H. Sjahrazad Masdar, M.A., menginginkan dalam proses pendataan pegawai honorarium daerah atau pegawai Honda di lingkup Pemkab, bisa berjalan apa adanya, tanpa ada rekayasa apapun. Ditegaskan, dalam pelaksanaan pendataan itu, dirinya tidak ingin kecolongan, karena rekayasa atau karena ketidakjujuran dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Rekayasa bisa terjadi dengan mengubah tanggal, bulan maupun tahun SK atau surat keputusan pengangkatannya sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di suatu SKPD. Menurut bupati, hal itu, dapat merugikan pihak lain. Mereka yang benar-benar jujur, lebih berhak mendapatkan kesempatan untuk didata kemudian dimasukkan dalam data base, sebagaimana yang diminta kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI di Jakarta.

Diungkapkan bupati lebih jauh, mereka yang akan didata dan dimasukkan ke dalam data base, adalah mereka yang memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di Satker tertentu. SK pengangkatan yang dimaksud, adalah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti pimpinan Satker dan sebagainya. Setidaknya, pegawai sukwan tersebut, mampu menunukkan SK pengangkatan minimal sejak tanggal 1 Januari 2005 yang lalu. Betapapun, ada yang diangkat sukwan pada bulan dan tahun yang sama, tetapi, kalau tanggalnya setelah tanggal satu, maka yang bersangkutan tidak boleh dimasukkan ke dalam data base.

Mengenai teknis pendataannya, oleh bupati diserahkan kepada SKPD yang terkait, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Inspekturat. Namun, Kepala BKD, Drs. Suprapto ketika akan dikonfirmasi, belum bersedia memberikan penjelasan tentang hal itu. (sl)


Berita Lainnnya :