Home | Pengaduan | Space Iklan |   Selasa, 22 Juli 2014 

HIT COUNTER
 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan
 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol
 Inpres No 3 Thn 2003
 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Gerakan Ini Pohonku
 DPKAD Lumajang
Rakyat Jelata :
di  Pasirian
22 Juli 2014

Dear Pemerintah Lumajang, Mohon dapat diadakan pantauan untuk maling-maling (pencuri) yg masih berkeliaran di Desa Sememu. sangat mengganggu warga

sohin :
di  gucialit
22 Juli 2014

salam buat novi

lukman :
di  jln.slamet wardoyo lumajang
22 Juli 2014

kapan gaji pekerja dilumajang sesuai dengan UMR.

hariyono :
di  jln desa wonokerto
21 Juli 2014

kapan di lumajang akan di adakan bursa lowongan krja lg....?

khoidir :
di  lumajang
19 Juli 2014

tolong tertibkan parkir liar di bawah tanda di larang parkir.khususnya depan GM.

Mas Adi :
di  YOSOWILANGUN
19 Juli 2014

Dibutuhkan karyawati. Hub.085745456878

novi :
di  wonorejo
19 Juli 2014

salam hangat untuk arek wonorejo yang menjalankan puasa


Kirim Salam     
 Username : 

 Password  :   
22 Juli 2014
Pengajian Umum memperingati Nuzulul Qur'an

21 Juli 2014
Pemberian Bantuan di Bulan Ramadhan

21 Juli 2014
Apel Siaga Operasi Lilin Semeru

Indeks Agenda   
    Berita Lumajang
15 Agustus 2010
BUPATI TIDAK INGIN KECOLONGAN DALAM PENDATAAN PEGAWAI HONDA

[Lumajang.go.id] Bupati Lumajang, DR. H. Sjahrazad Masdar, M.A., menginginkan dalam proses pendataan pegawai honorarium daerah atau pegawai Honda di lingkup Pemkab, bisa berjalan apa adanya, tanpa ada rekayasa apapun. Ditegaskan, dalam pelaksanaan pendataan itu, dirinya tidak ingin kecolongan, karena rekayasa atau karena ketidakjujuran dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Rekayasa bisa terjadi dengan mengubah tanggal, bulan maupun tahun SK atau surat keputusan pengangkatannya sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di suatu SKPD. Menurut bupati, hal itu, dapat merugikan pihak lain. Mereka yang benar-benar jujur, lebih berhak mendapatkan kesempatan untuk didata kemudian dimasukkan dalam data base, sebagaimana yang diminta kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI di Jakarta.

Diungkapkan bupati lebih jauh, mereka yang akan didata dan dimasukkan ke dalam data base, adalah mereka yang memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di Satker tertentu. SK pengangkatan yang dimaksud, adalah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti pimpinan Satker dan sebagainya. Setidaknya, pegawai sukwan tersebut, mampu menunukkan SK pengangkatan minimal sejak tanggal 1 Januari 2005 yang lalu. Betapapun, ada yang diangkat sukwan pada bulan dan tahun yang sama, tetapi, kalau tanggalnya setelah tanggal satu, maka yang bersangkutan tidak boleh dimasukkan ke dalam data base.

Mengenai teknis pendataannya, oleh bupati diserahkan kepada SKPD yang terkait, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Inspekturat. Namun, Kepala BKD, Drs. Suprapto ketika akan dikonfirmasi, belum bersedia memberikan penjelasan tentang hal itu. (sl)


Berita Lainnnya :