Home | Pengaduan | Space Iklan |   Kamis, 18 September 2014 

HIT COUNTER
 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan
 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol
 Inpres No 3 Thn 2003
 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Transparansi Pengelolaan
    Anggaran Daerah
 SOP PPID Kabupaten
Haryono Ismam :
di  Senduro, Lumajang
17 September 2014

Hari ini Hari Perhubungan ya pak? Selamat aja deh. Untuk yang mengemban tugas2 perhubungan, saya bertanya. Apakah tidak ada penertiban para pedagang yang berada diatas jalan? Siapa yg berwenang?

Rokhim Alwan :
di  Lumajang
17 September 2014

Selamat Hari Perhubungan yang ke 68, semoga penataan lalu lintas di Lumajang akan lebih baik.

Wardah :
di  Lumajang
16 September 2014

Butuh kulit singkong yg routin dimana ya ?

Ruswandi :
di  Kepuhharjo, Lumajang.
16 September 2014

Keamanan, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, baik bagi pengendara bermotor maupun tidak bermotor dan pejalan kaki sekaligus. adalah " HATI-HATI" dijalan. bukan lampu traffic light.

Bambang Irawan :
di  Jakarta Timur
16 September 2014

Untuk mas Didik Suhandoko, bagus usulan saudara itu, namun lebih bagus kalau tidak usul. Karena tidak semua persimapangan itu hrs diatur dengan lampu LL. Ada perhitungannya sendiri bro.

I Made Pasek Sidharta :
di  Jl. Widodaren 26 Surabaya
16 September 2014

Tidak semua persimpangan itu harus diatur dengan lampu lalu lintas Bro. Ada perhitungannya sendiri.

Saiful Badri :
di  senduro
16 September 2014

Semoga amanah didalam mengemban tugas.


Kirim Salam     
 Username : 

 Password  :   
07 September 2014
Sepeda Sehat

03 September 2014
Penerimaan Tim Penilai Lomba Desa Siaga

24 Agustus 2014
Karnaval Tingkat Umum

Indeks Agenda   
    Berita Lumajang
15 Agustus 2010
BUPATI TIDAK INGIN KECOLONGAN DALAM PENDATAAN PEGAWAI HONDA

[Lumajang.go.id] Bupati Lumajang, DR. H. Sjahrazad Masdar, M.A., menginginkan dalam proses pendataan pegawai honorarium daerah atau pegawai Honda di lingkup Pemkab, bisa berjalan apa adanya, tanpa ada rekayasa apapun. Ditegaskan, dalam pelaksanaan pendataan itu, dirinya tidak ingin kecolongan, karena rekayasa atau karena ketidakjujuran dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Rekayasa bisa terjadi dengan mengubah tanggal, bulan maupun tahun SK atau surat keputusan pengangkatannya sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di suatu SKPD. Menurut bupati, hal itu, dapat merugikan pihak lain. Mereka yang benar-benar jujur, lebih berhak mendapatkan kesempatan untuk didata kemudian dimasukkan dalam data base, sebagaimana yang diminta kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI di Jakarta.

Diungkapkan bupati lebih jauh, mereka yang akan didata dan dimasukkan ke dalam data base, adalah mereka yang memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di Satker tertentu. SK pengangkatan yang dimaksud, adalah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti pimpinan Satker dan sebagainya. Setidaknya, pegawai sukwan tersebut, mampu menunukkan SK pengangkatan minimal sejak tanggal 1 Januari 2005 yang lalu. Betapapun, ada yang diangkat sukwan pada bulan dan tahun yang sama, tetapi, kalau tanggalnya setelah tanggal satu, maka yang bersangkutan tidak boleh dimasukkan ke dalam data base.

Mengenai teknis pendataannya, oleh bupati diserahkan kepada SKPD yang terkait, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Inspekturat. Namun, Kepala BKD, Drs. Suprapto ketika akan dikonfirmasi, belum bersedia memberikan penjelasan tentang hal itu. (sl)


Berita Lainnnya :