Home | Pengaduan | Space Iklan |   Rabu, 3 September 2014 

HIT COUNTER
 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan
 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol
 Inpres No 3 Thn 2003
 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Transparansi Pengelolaan
    Anggaran Daerah
dina :
di  jakarta
02 September 2014

Mau tanya kantor kecamatan candi puro lampung timur.tanks

EP :
di  KARAWANG
02 September 2014

REZEKI ITU ADA YANG MENGATUR MAU PNS ATAU SWASTA YANG PENTING HALAL DAN BAROKAH SALAM BUAT ORTU DAN SAUDARAKU DI JLN PB SUDIRMAN LUMAJANG

Hariyadi Salman :
di  Wonorejo, Lumajang
02 September 2014

Salam untuk P. Bupati semoga lekas sembuh dan bisa beraktifitas lagi

Kurus :
di  Lumajang Kota
02 September 2014

Pak Wabup itu bukan biro jodoh.

Khusnul Khotimah :
di  Tompokersan, Lumajang
02 September 2014

yang ditanyakan kok peluang PNS trs knapa ya? Seperti tidak ada pintu rezeki yang lain saja.

Neni Anggraini :
di  Sukodono Permai
02 September 2014

Allah memberikan dan menurunkan rezekinya dari segala penjuru dan diberikan kepada seluruh umatNya. Bukan hanya untuk PNS saja. Makanya jangan PNS trs ug diburu

Bagas Ramadhan :
di  Jogotrunan, Lumajang
02 September 2014

Antisipasi maling itu tugasnya Kepolisian, Polisi harus mengantisipasi agar NIAT dan Kesempatan tidak ketemu. Kalau sudah terjadi kepolisian wajib mencar, mendengar informasi dan menindak pelaku


Kirim Salam     
 Username : 

 Password  :   
24 Agustus 2014
Karnaval Tingkat Umum

23 Agustus 2014
Lomba Balap Sepeda

23 Agustus 2014
Bhakti Sosial

Indeks Agenda   
    Berita Lumajang
15 Agustus 2010
BUPATI TIDAK INGIN KECOLONGAN DALAM PENDATAAN PEGAWAI HONDA

[Lumajang.go.id] Bupati Lumajang, DR. H. Sjahrazad Masdar, M.A., menginginkan dalam proses pendataan pegawai honorarium daerah atau pegawai Honda di lingkup Pemkab, bisa berjalan apa adanya, tanpa ada rekayasa apapun. Ditegaskan, dalam pelaksanaan pendataan itu, dirinya tidak ingin kecolongan, karena rekayasa atau karena ketidakjujuran dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Rekayasa bisa terjadi dengan mengubah tanggal, bulan maupun tahun SK atau surat keputusan pengangkatannya sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di suatu SKPD. Menurut bupati, hal itu, dapat merugikan pihak lain. Mereka yang benar-benar jujur, lebih berhak mendapatkan kesempatan untuk didata kemudian dimasukkan dalam data base, sebagaimana yang diminta kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI di Jakarta.

Diungkapkan bupati lebih jauh, mereka yang akan didata dan dimasukkan ke dalam data base, adalah mereka yang memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di Satker tertentu. SK pengangkatan yang dimaksud, adalah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti pimpinan Satker dan sebagainya. Setidaknya, pegawai sukwan tersebut, mampu menunukkan SK pengangkatan minimal sejak tanggal 1 Januari 2005 yang lalu. Betapapun, ada yang diangkat sukwan pada bulan dan tahun yang sama, tetapi, kalau tanggalnya setelah tanggal satu, maka yang bersangkutan tidak boleh dimasukkan ke dalam data base.

Mengenai teknis pendataannya, oleh bupati diserahkan kepada SKPD yang terkait, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Inspekturat. Namun, Kepala BKD, Drs. Suprapto ketika akan dikonfirmasi, belum bersedia memberikan penjelasan tentang hal itu. (sl)


Berita Lainnnya :