Senin, 2 Maret 2015 
HOMEPENGADUANSPACE IKLAN
    Berita Lumajang

15 Agustus 2010
BUPATI TIDAK INGIN KECOLONGAN DALAM PENDATAAN PEGAWAI HONDA

[Lumajang.go.id] Bupati Lumajang, DR. H. Sjahrazad Masdar, M.A., menginginkan dalam proses pendataan pegawai honorarium daerah atau pegawai Honda di lingkup Pemkab, bisa berjalan apa adanya, tanpa ada rekayasa apapun. Ditegaskan, dalam pelaksanaan pendataan itu, dirinya tidak ingin kecolongan, karena rekayasa atau karena ketidakjujuran dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Rekayasa bisa terjadi dengan mengubah tanggal, bulan maupun tahun SK atau surat keputusan pengangkatannya sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di suatu SKPD. Menurut bupati, hal itu, dapat merugikan pihak lain. Mereka yang benar-benar jujur, lebih berhak mendapatkan kesempatan untuk didata kemudian dimasukkan dalam data base, sebagaimana yang diminta kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI di Jakarta.

Diungkapkan bupati lebih jauh, mereka yang akan didata dan dimasukkan ke dalam data base, adalah mereka yang memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga sukwan atau pegawai non NIP di Satker tertentu. SK pengangkatan yang dimaksud, adalah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti pimpinan Satker dan sebagainya. Setidaknya, pegawai sukwan tersebut, mampu menunukkan SK pengangkatan minimal sejak tanggal 1 Januari 2005 yang lalu. Betapapun, ada yang diangkat sukwan pada bulan dan tahun yang sama, tetapi, kalau tanggalnya setelah tanggal satu, maka yang bersangkutan tidak boleh dimasukkan ke dalam data base.

Mengenai teknis pendataannya, oleh bupati diserahkan kepada SKPD yang terkait, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Inspekturat. Namun, Kepala BKD, Drs. Suprapto ketika akan dikonfirmasi, belum bersedia memberikan penjelasan tentang hal itu. (sl)


Berita Lainnnya :

 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan

 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol

 RPJMD 2015-2019
 RTRW 2012-2032
 RKPD 2014
 Lumajang Dalam Angka 2014
 Indikator Ekonomi
    Kabupaten Lumajang 2014
 Prestasi Lumajang
 Transparansi Pengelolaan
    Anggaran Daerah

 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Bank Jatim

27 Pebruari 2015
APEL BERSAMA, SENAM DAN KERJA BHAKTI MASSAL (DI AWALI TANAM BUNGA OLEH MUSPIDA)

26 Pebruari 2015
PEMBINAAN ORMAS

25 Pebruari 2015
WORKSHOP OPTIMALISASI KEBUTUHAN ASN BERBASIS SISTEM E-FORMASI

Indeks Agenda

m. abdul rozek :
di  jenggrong
01 Maret 2015

salam hormat kpd semua bpk/ibu saudara se lumajang

m. abdul rozek :
di  jenggrong
01 Maret 2015

salam hormat kpd semua bpk/ibu saudara se lumajang

yoyok :
di  pasirian
01 Maret 2015

tolong pemda dan kepolisian : jgn boleh lwt truck tronton lwt pasirian..ntar kalo jalan rusak...susah benerinnya...ya kalo pemda mau tgg jwb...ntar sling lempar ma propinsi...thanks

Ahmad :
di  Lumajang
28 Pebruari 2015

Sbg warga lumajang aktivitas saya dan banyak warga yg lain sangat terganggu dengan diberlakukannya arus satu jalur jalan Abu Bakar, karena jalan itu adalah urat nadi utama menuju Masjid Jamiq dan bebe

wicaksono :
di  mojo
28 Pebruari 2015

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ Mohon perhatikan jalan2 kami yang udah rusak parah, d

mbah Wo :
di  Lumajang
28 Pebruari 2015

mohon E-KTP dilaksanakan dengan maksimal, E-KTP dikeluarkan sejak tahun 2013 tapi smpai skg msh belum dilaksanakan secara maksimal oleh dinas/kantor/badan di lumajang, terima kasih.

mbah Wo :
di  Lumajang
28 Pebruari 2015

mengapa E-KTP yg sdh dikeluarkan sejak tahun 2013 belum dilaksanakan secara maksimal, masih banyak dinas/kantor yg belum memanfaatkan E-KTP dengan benar. Masih banyak dinas/kantor yg membayarkan pengh



Kirim Salam
HIT COUNTER