Home | Pengaduan | Space Iklan |   Kamis, 24 April 2014 

HIT COUNTER
 Sekapur Sirih
 Lambang Daerah
 Sejarah Lumajang
 Visi Misi
 Eksekutif
 Legislatif
 Kecamatan
 Layanan Perijinan
 Layanan PDAM
 Layanan Perhubungan
 Layanan Tenaga Kerja
 Layanan Perpustakaan
 Layanan Dinas Pasar
 Layanan Kependudukan
 Layanan PD Bank Pasar
 Layanan Bakesbangpol
 Inpres No 3 Thn 2003
 Dewan TIK Nasional
 ICT-PURA
 Portal Berita Info Publik
 Gerakan Ini Pohonku
bambang sutrisno :
di  denpasar
24 April 2014

ada reuni sma pgri tempeh angk thn 1991 ga...

Mbah kakung :
di  Lumajang
24 April 2014

Selamat bertanding anak anakku kontingen O2SN / Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kab.Lumajang di Surabaya. Semoga Sukses !

Ari :
di  Tempeh
23 April 2014

Di Dinas Lumajang tidak ada yang membutuhkan Tenanga Komputer kah?

Samsul Arifin :
di  Senduro
22 April 2014

Salam Buat Alumni SMPN 1 SenduroTh"95"96 Kapan Reunian Rek

MUNAWIR SYAM :
di  SUKAMARA-KALTENG
22 April 2014

SALAM KANGEN BUAT KELUARGAKU DI SENDURO MOGA SEHAT DAN BAHAGIA SELALU.AMIIIIIIN.

Agus Mulyono :
di  Lumajang
21 April 2014

Tolong kalau ada reuni SMAN Tempeh Angkatan 88 Hubungi 08124975548

Abah Yusuf Lumajang :
di  BBI Blok A-26
21 April 2014

Ayo Dulur podo jamaah nang masjid


Kirim Salam     
 Username : 

 Password  :   
25 April 2014
Upacara Peringatan Hari Otoda ke-XVIII Tahun 2014

23 April 2014
Pertandingan Sepak Bola se-Kab. Lumajang

22 April 2014
Gerakan Ini Pohonku Bersama KIM Kunir Mas dan SMK Miftahul Islam

Indeks Agenda   
    UMK Lumajang Tahun 2012

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang
Tahun 2012

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 tanggal 20 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012.

  2. Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor : 560/1144/427.40/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang tahun 2012.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2012 Upah Minimum Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 825.391/bulan, sedangkan perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

  2. Bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMKab sebesar Rp. 825.391/bulan dapat mengajukan permohonan penangguhan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sesuai dimaksud pada pasal 90 (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Jo Kepmenakertrans RI No. 231/MEN/2003. Apabila sampai batas waktu tanggal 22 Desember 2011 belum mengajukan permohonan penangguhan, perusahaan dianggap mampu dan wajib melaksanakan UMKab yang baru.

  3. Bahwa bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan UMKab sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011, tanggal 20 Nopember 2011, maka sesuai pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), paling banyak Rp. 400.000.000 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) dan merupakan tindak pidana kejahatan.